Kementerian Desa PDT Terbitkan Pedoman SID 2025: Dorong Transparansi Melalui Satu iDesa dan Transaksi Nontunai

 

 

KUDUS.JamuDesa.com (18/12/2025). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal resmi menetapkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (SID). Peraturan tertanggal 28 November 2025 ini hadir sebagai landasan hukum untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif melalui pengintegrasian data dalam satu platform digital^.

Inti dari transformasi ini adalah penggunaan platform Satu iDesa, sebuah aplikasi super (super app) yang mengintegrasikan seluruh data desa ke dalam satu referensi tunggal. Tidak hanya mencatat data administratif, platform ini juga memuat Sistem Informasi Geografis (SIG) yang memetakan sumber daya alam, infrastruktur, hingga sosial budaya desa secara spasial.

Salah satu perubahan signifikan yang diatur adalah mekanisme pengelolaan keuangan. Pasal 85 dalam peraturan ini menegaskan bahwa setiap transaksi Dana Desa harus dilakukan secara nontunai melalui Platform SID. Sistem ini dirancang terhubung langsung dengan sistem perbendaharaan negara dan audit internal untuk memastikan setiap rupiah anggaran terpantau dengan jelas.

Selain itu, peraturan ini mendorong perencanaan pembangunan yang lebih objektif. Platform SID akan memberikan “rekomendasi digital” mengenai prioritas sasaran SDGs Desa dan program/kegitan prioritas pembangunan Desa. Dengan demikian, pemerintah Desa memiliki rujukan yang kuat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Aspek transparansi juga menjadi sorotan utama, di mana realisasi anggaran desa wajib ditayangkan melalui dasbor publik agar dapat dipantau oleh masyarakat luas. Di sisi lain, pemerintah menjamin kerahasiaan data pribadi warga melalui protokol pelindungan data yang ketat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi desa-desa yang masih terkendala infrastruktur telekomunikasi, peraturan ini memberikan fleksibilitas. Desa tersebut belum diwajibkan menerapkan sistem secara daring (online) dan diizinkan melakukan pendataan secara konvensional selama masa transisi, sementara pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan infrastruktur internet secara bertahap.

Jenis Data dan cakupan pendataan menurut Permendesa 13/2025

Data yang dikelola dalam Sistem Informasi Desa (SID) terbagi menjadi beberapa kategori utama:

• Data Desa: Sekumpulan fakta mengenai kondisi objektif desa. Ini mencakup data kewilayahan (seperti topografi, geografi, dan infrastruktur) serta data sosial (sumber daya manusia dan kelembagaan).
• Data Pembangunan Desa: Data yang digunakan untuk mengukur capaian keluaran tahunan pembangunan desa dan hasil SDGs Desa. Data ini menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan.
• Data Geospasial & Atribut: Data mengenai lokasi geografis, dimensi, dan karakteristik objek (alam/buatan) yang dipetakan secara digital dalam SIG Desa.
• Data Pribadi: Data orang perseorangan yang dilindungi kerahasiaannya untuk menjamin hak konstitusional warga.

Pendataan desa meliputi informasi yang sangat komprehensif, di antaranya:

• Geografi & Topografi: Meliputi data gunung, bukit, sungai, danau, hingga kawasan pantai sesuai karakteristik desa.
• Infrastruktur: Data mengenai sarana dan prasarana wilayah desa.
• Administrasi & Keuangan: Termasuk data administrasi pembangunan, pengelolaan aset, dan administrasi keuangan desa.
• Partisipasi Masyarakat: Mencatat keterlibatan warga dalam musyawarah desa, gotong royong, hingga peran kelompok marginal dan rentan dalam pembangunan.

Sumber & Mekanisme Pendataan

• Satu iDesa: Seluruh data dikonsolidasikan dalam platform Satu iDesa sebagai rujukan tunggal (single reference of truth).
• Integrasi Sektoral: SID juga menghimpun informasi mengenai program pembangunan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masuk ke desa.
• Rekomendasi Digital: Data yang terkumpul diproses secara digital untuk menghasilkan rekomendasi otomatis mengenai program prioritas bagi desa.

Dalam Peraturan yang terdiri dari 148 halaman tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa untuk memastikan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) berjalan teknis dan profesional.

Pokja ini dibentuk di empat tingkatan dengan susunan yang hampir serupa, namun memiliki cakupan wewenang yang berbeda:

• Tingkat Nasional: Dibentuk oleh Menteri. Terdiri dari koordinator, operator/admin, teknisi TIK, pengelola data, dan pengelola publikasi.
• Tingkat Provinsi: Dibentuk oleh Gubernur. Struktur anggotanya sama dengan tingkat nasional.
• Tingkat Kabupaten/Kota: Dibentuk oleh Bupati/Wali Kota. Struktur anggotanya juga mencakup teknisi TIK hingga pengelola data.
• Tingkat Desa: Dibentuk oleh Kepala Desa. Struktur anggotanya lebih ramping, terdiri dari koordinator, operator/admin, pengelola data, dan pengelola publikasi. Pokja Desa ini dapat mengikutsertakan unsur masyarakat desa.

Selain Pokja pengelola sistem di atas, terdapat Pokja Pendataan Desa yang bertugas langsung di lapangan untuk mengumpulkan data.

• Pembina: Dijabat oleh Kepala Desa.
• Ketua Tim: Dipilih oleh Kepala Desa berdasarkan keahlian.
• Sekretaris: Ditunjuk oleh Ketua Tim.
• Anggota: Berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat lainnya (tokoh adat, kelompok tani, kelompok perempuan, forum anak, dll.).

Secara umum, Pokja bekerja dengan mekanisme sebagai berikut:

• Pelaksanaan Teknis: Melaksanakan urusan operasional, pemeliharaan, dan pengembangan Platform SID sesuai tingkatannya (nasional, provinsi, kabupaten, atau desa).
• Pengumpulan & Verifikasi Data (Khusus Pokja Pendataan): Melakukan proses sistematis mulai dari pencatatan, klasifikasi, hingga verifikasi dan validasi data desa agar sahih dan objektif.
• Pengoperasian Sistem: Operator dalam Pokja menginput data ke Platform Satu iDesa dan memastikan interoperabilitas (berbagi pakai data) dengan sistem pemerintah lainnya berjalan lancar.
• Pertanggungjawaban: Pokja di tingkat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah (Gubernur/Bupati) melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa^.. Pokja Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
• Keamanan & Publikasi: Mengelola aspek keamanan data (terutama data pribadi) dan menayangkan informasi realisasi anggaran atau capaian SDGs Desa melalui dasbor publik agar dapat diakses warga.

Pasal 42 Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2025 secara strategis membagi proses pendataan desa ke dalam dua fase utama, yakni pendataan tahap awal dan tahap pemutakhiran, guna menciptakan sistem manajemen data yang berkelanjutan dan dinamis. Ketentuan ini menegaskan bahwa hasil pendataan pada tahap awal menjadi “data dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Hal ini menunjukkan bahwa pendataan awal, memiliki kedudukan krusial sebagai “data dasar” atau fondasi utama yang wajib digunakan dalam setiap perencanaan Pembangunan Desa serta program Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan struktur ini, regulasi memastikan bahwa setiap desa memiliki basis data awal (baseline) yang kuat sebagai tolok ukur keberhasilan, yang kemudian secara periodik diperbarui melalui tahap pemutakhiran agar informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan tetap akurat, relevan, dan senantiasa mencerminkan kondisi objektif desa yang terus berkembang.

Menurut JamuDesa, Pasal 54 merupakan “jantung” dari legalitas data di desa. Pasal 54 Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2025 menetapkan mekanisme validasi data digital desa sebagai prosedur yang sangat mengedepankan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Proses ini dimulai dengan validasi teknis oleh staf Pendataan Desa di bawah koordinasi Sekretaris Desa, yang hasilnya kemudian dilaporkan secara transparan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta diinformasikan kepada warga.

Legitimasi data tersebut mencapai puncaknya melalui Musyawarah Desa, di mana hasil validasi dibahas dan diputuskan bersama untuk dituangkan dalam Berita Acara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan perwakilan masyarakat. Pada akhirnya, dokumen Berita Acara ini menjadi landasan hukum atau pedoman wajib bagi penyusunan Peraturan Desa tentang Data Dasar Pembangunan Desa, memastikan bahwa data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan telah teruji secara faktual dan memiliki kekuatan hukum yang sah di tingkat desa.

---

Ringkasan Permendesa Nomor 13 Tahun 2025

• Platform Satu iDesa: Merupakan super app digital terintegrasi yang menjadi rujukan tunggal (single reference of truth) untuk data dan peta desa di seluruh Indonesia.
• Basis Data Geospasial: Sistem Informasi Desa (SID) kini mengintegrasikan data atribut dengan data geospasial (peta wilayah, tata ruang, dan sumber daya desa).
• Rekomendasi Digital: Platform SID secara otomatis memproses data untuk menghasilkan rekomendasi program dan kegiatan prioritas pembangunan desa agar perencanaan lebih objektif.
• Transaksi Nontunai Dana Desa: Setiap transaksi Dana Desa (perencanaan hingga pelaporan) wajib dilakukan secara nontunai melalui Platform SID yang terhubung dengan sistem perbendaharaan negara.
• Transparansi Publik: Informasi anggaran dan realisasi Dana Desa wajib dipublikasikan melalui dasbor publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
• Pelindungan Data Pribadi: Peraturan ini menjamin hak konstitusional subjek data melalui kebijakan keamanan dan kerahasiaan data pribadi dalam sistem.
• Masa Transisi & Kondisi Khusus: Desa yang belum memiliki akses internet tidak diwajibkan menggunakan sistem daring (online) dan dapat melakukan pendataan secara konvensional selama masa transisi. Setiap desa wajib menyesuaikan proses pendataan dan perencanaannya dengan aturan baru ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan diundangkan.
• Adanya Peraturan Desa tentang Data Dasar Pembangunan Desa
• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.